BPD

 1. KETUA NAMA  ABIDIN
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat  Sitirejo RT.002 RW.002 Desa Kertomulyo

 

 2.  SEKRETARIS NAMA  SAPANI
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan  Wiraswasta
Alamat Sudimoro Rt.003 RW.004 Desa Kertomulyo

 

 3.  ANGGOTA NAMA  SUMANI
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat  Paguwono RT.003 RW.001 Desa Kertomulyo

 

 4.  ANGGOTA NAMA  AHMAD
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat  Trate RT.001 RW.003 Desa Kertomulyo

 

 5.  ANGGOTA NAMA  MAS’UDI
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat  Tabak RT.003 RW.007 Desa Kertomulyo

 

 6.  ANGGOTA NAMA  JUNAIDI
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat  Sudimoro RT.001 RW.001 Desa Kertomulyo

 

 7.  ANGGOTA NAMA  MAKSUDI
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat  Tabak  RT.001 RW.005 Desa Kertomulyo

 

 8.  ANGGOTA NAMA  H.KHAMBALI
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat  Tabak  RT.001 RW.005 Desa Kertomulyo

 

 9.  ANGGOTA NAMA                   –
Tempat, Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat  Tabak  RT.001 RW.005 Desa Kertomulyo

 

 

 

DEFINISI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi :
  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

 

Tugas Badan Permusyawaratan Desa : 

1)    Menggali aspirasi masyarakat;
2)    Menampung aspirasi masyarakat;
3)    Mengelola aspirasi masyarakat;
4)    Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5)    Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6)    Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7)    Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8)    Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9)    Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32  Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD